 |
| foto: Bimo |
Ketua
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)
Isran Noor mengatakan, lahan pertanian di Jawa
sudah banyak beralihfungsi menjadi perumahan dan pabrik. Kalau sekarang tidak ada kemauan
politik dari pemerintah pusat, maka bupati atau walikota tidak bisa mengerem
konversi lahan pertanian.
Isran menambahkan,
Pulau Jawa adalah lahan pertanian paling produktif untuk produksi pangan
nasional. Konversi lahan di Jawa setiap tahun sekitar puluhan ribu hektar.
Salah satu cara mengatasinya adalah melakukan ekstensifikasi lahan di luar
Pulau Jawa. “Potensinya ada di daerah Kalimantan, Sumatera dan Papua,” katanya.
“Ada kekeliruan dalam
kebijakan pangan yakni pada tahun 1984 ketika terjadi swasembada beras. Semua wilayah
di Indonesia itu disuruh mengkonsumsi nasi. Dahulunya penduduk Ambon dan Papua
makan sagu, disuruh mengkonsumsi beras dan daerah Nusa Tenggara Timur
masyarakatnya makan jagung diganti makan beras. Akibatnya volume konsumsi beras
semakin besar,” ungkapnya.
Oleh karena itu,
menurutnya, pemerintah harus melakukan kebijakan diversifikasi pangan. Misalnya
di daerah Depok ada program one day no rice dan itu musti dicontoh di
setiap daerah di Indonesia.
Untuk memperbaiki
tata niaga di sektor pertanian, Apkasi berencana mengaktifkan terminal
agrobisnis, untuk memfasilitasi transaksi pertanian dan pangan antar daerah. “Saat
ini para bupati dan walikota sepakat memperbaiki pembangunan pertanian, dan ada
57 ribu penyuluh yang siap membantu petani,” katanya.
Isran menyebutkan,
ketergantungan impor pangan dan hortikultura harus mulai dihentikan. Kemudian,
pertanian dan pangan lokal dikembangkan. Jika dahulu terminal agrobisnis yang
mempertemukan produsen pangan dan pasar, maka saat ini perlu diaktifkan kembali
sehingga potensi lokal lebih berkembang dibandingkan produk impor.
Dalam terminal
agrobisnis, konsumen bisa membeli hasil panen petani, karena terminal menjadi
ajang jual-beli, sekaligus edukasi dan konseling bagi petani. Selain itu, di daerah
terminal agrobisnis, juga akan disertai pembentukan balai koordinasi penyuluh
(bakorluh) untuk petani yang
ingin berkonsultasi. beledug
bantolo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar